Warga Lawan KSO dan BKO TNI: Jangan Ganggu Kebun Kami!

KabarKiri - Suasana di area perkebunan eks PT. Handoko memanas setelah sebuah perusahaan Konsorsium Swasta Nasional (KSO) dilaporkan mengerahkan massa dari kelompok mengatasnamakan Nias dan didukung oleh personel Bantuan Kendali Operasi (BKO) TNI. 

Aksi ini dilakukan untuk menduduki paksa kebun-kebun milik masyarakat setempat yang terjadi pada Selasa (9/12/2025).

Aksi ini memicu kekhawatiran konflik sosial yang meluas, mengingat klaim sepihak lahan seluas 4.500 hektar oleh pihak KSO yang mencakup tidak hanya area kebun produktif, tetapi juga permukiman warga.

Menurut keterangan dari warga di lapangan, proses pengerahan massa dan aparat berlangsung tanpa kehadiran satu pun perwakilan manajemen dari pihak KSO. 

Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan niat baik perusahaan dalam menyelesaikan sengketa lahan.

Pihak KSO berdalih telah ditunjuk secara resmi oleh PT Agrinas (Agro Industri Nasional) untuk menguasai area tersebut. 

Warga menegaskan bahwa separuh dari kebun eks PT. Handoko saat ini telah menjadi kebun kelapa sawit produktif yang dikelola oleh masyarakat secara turun-temurun.

Warga yang terdampak merasa tindakan ini bertentangan dengan falsafah Pancasila yang mengedepankan hikmah kebijaksanaan. 

Mereka juga menyinggung arahan tegas dari Presiden Republik Indonesia dalam berbagai kesempatan terkait kisruh agraria.

"Pidato-pidato yang mulia presiden sangat jelas menyatakan bahwa Agrinas tidak boleh mengganggu kebun-kebun masyarakat petani," ujar salah satu perwakilan warga, Sabtu (13/12).

Mereka menafsirkan bahwa penyitaan lahan yang dilakukan oleh Satgas PKH (Penyelesaian Konflik Hutan/Agraria) seharusnya merupakan bentuk penindakan terhadap korporasi nakal atau penertiban perusahaan "rampok dan mafia" yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan di NKRI, bukan mengambil alih lahan milik rakyat yang sah.

Suara masyarakat,Beberapa warga bersedia namanya dicantumkan sebagai bukti keberatan mereka terhadap aksi sepihak ini, di antaranya:

Thomson Silalahi

Tugino

Ujang

Ahmad Jais

dan warga lainnya (Cs)

Masyarakat berharap pemerintah daerah dan pusat segera turun tangan untuk menengahi konflik ini, mencegah bentrokan fisik, serta menegakkan keadilan agraria sesuai dengan amanat konstitusi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak KSO, Agrinas, atau institusi TNI yang dikonfirmasi mengenai pengerahan personel BKO dalam sengketa lahan sipil ini.***

(FN)