Mahasiswa dan Masyarakat Gelar Aksi 'Bogor Melawan', Kritik Pemerintah dan DPRD

Mahasiswa dan Masyarakat Gelar Aksi 'Bogor Melawan' (KabarKiri)

KabarKiri — Aliansi mahasiswa lintas almamater yang tergabung dalam gerakan bertajuk “Bogor Melawan” menggelar aksi unjuk rasa bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil pada Kamis (28/8). 

Aksi tersebut dilaksanakan sebagai bentuk ekspresi kebebasan berpendapat dan penyampaian kritik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta pemerintah pusat.

Isi dan Tujuan Aksi

Dalam aksi ini, para peserta menyampaikan penolakan terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai tidak pro-rakyat. 

Sorotan utama ditujukan pada tunjangan anggota DPR RI yang dianggap berlebihan, dugaan keterlibatan pejabat dalam praktik korupsi, serta narasi yang menyebutkan bahwa “negara dalam kondisi sakit”.

Selain itu, massa juga mengecam tindakan aparat yang menangkap 10 siswa sekolah menengah atas (SMA) di Kota Bogor pada Kamis siang, yang dinilai sebagai bentuk represivitas terhadap pelibatan pelajar dalam ruang demokrasi.

Peserta dan Pengamanan

Massa aksi terdiri dari unsur mahasiswa, pelajar, serta masyarakat sipil yang tergabung dalam beberapa organisasi. Sementara itu, aparat gabungan yang terdiri dari Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta sejumlah unit pengamanan khusus, diterjunkan guna memastikan keamanan dan ketertiban selama aksi berlangsung.

Waktu dan Lokasi

Aksi dimulai sekitar pukul 15.05 WIB dengan titik kumpul awal di gedung DPRD Kota Bogor dan Universitas Pakuan. Massa kemudian melakukan long march menuju halaman depan Istana Negara Bogor, yang menjadi lokasi utama penyampaian aspirasi.

Tuntutan dan Aspirasi

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh perwakilan massa, terdapat beberapa poin tuntutan utama, yakni:

Penolakan terhadap kenaikan tunjangan DPR RI yang dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan sosial.

Kritik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terutama terkait janji penyediaan 19 juta lapangan kerja.

Tuntutan agar aparat penegak hukum menghentikan tindakan represif terhadap pelajar dan peserta aksi damai.

Massa juga menyampaikan rujukan konstitusional berupa Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Jalannya Aksi

Aksi berlangsung dengan tertib namun disertai dinamika di lapangan. Massa bergerak dalam formasi teratur, menyampaikan orasi politik, menyanyikan lagu perjuangan, serta mengumandangkan sumpah mahasiswa. 

Seruan seperti “Revolusi” dan “Reformasi” terdengar di sepanjang jalannya aksi.

Situasi sempat memanas ketika aparat membentuk barikade guna menghalau massa mendekati area Istana. 

Terjadi aksi saling dorong antara demonstran dan petugas, namun situasi segera dikendalikan. 

Koordinator lapangan menegaskan bahwa aksi ini bersifat damai, dan massa tidak menganggap aparat sebagai musuh, melainkan mengecam para pejabat yang dinilai gagal menjalankan amanah rakyat.***

(Ahmad Rizky)