 |
| Presiden Prabowo hadiri International Conference on Infrastructure (ICI) di Jakarta Convention Center (JCC) (Foto: Biro Pers Presiden) |
KabarKiri - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyoroti kecenderungan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlalu bergantung pada penyertaan modal negara dan tidak menunjukkan efisiensi dalam pembangunan infrastruktur nasional.
"Harus kita akui, sering kali BUMN-BUMN ini merasa kalau dia kerjanya lambat tidak apa-apa. Kalau nanti dia boros tidak apa-apa karena ada Menteri Keuangan yang akan (memberikan) PMN," ujar Prabowo saat menutup International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Kamis (12/6).
Prabowo menyampaikan bahwa sudah saatnya pemerintah menggandeng lebih banyak sektor swasta, baik lokal maupun asing, dalam proyek-proyek strategis nasional. Ia menilai, kalangan swasta kerap menghadirkan kinerja yang lebih unggul.
“Saya juga tahu bahwa di bidang-bidang tertentu, terutama di bidang konstruksi pembangunan fisik, sektor swasta dan juga sektor swasta internasional sering lebih modern, lebih efisien, dan dapat mencapai prestasi tepat waktu dengan menghemat anggaran yang besar,” paparnya.
Ia pun menekankan urgensi menghadirkan mitra yang berkualitas dalam pembangunan nasional.
"Kita butuh sekarang mitra-mitra yang efisien, mitra-mitra yang modern teknologinya. Saya arahkan bahwa infrastruktur sekarang peran swasta harus lebih besar, saudara-saudara," tegas Prabowo.
Namun, ia juga menyadari bahwa partisipasi sektor swasta tidak akan optimal jika iklim investasi di tanah air belum mendukung. "Untuk swasta dari dalam dan luar negeri tertarik, pemerintah harus mempermudah pekerjaan mereka,” katanya.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah telah menghadirkan Danantara, lembaga investasi milik negara yang disiapkan untuk mendukung proyek infrastruktur strategis nasional.
Presiden Prabowo juga memberikan jaminan kepada investor asing bahwa pemerintah tidak hanya akan mengajak kerja sama, tapi juga akan turut ambil bagian secara aktif dan transparan.
"Kalau kita undang kerja sama dengan swasta atau dengan asing, kita berani. Pemerintah akan ikut berapa persen, dan bukan minta saham kosong, tapi kita ikut serta dengan uang yang nyata, uang yang ril. Saya kira itu akan memberikan comfort kepada mitra-mitra dari luar negeri,” jelasnya.***
%20(300%20x_20250522_220043_0000.png)
.jpg)
