Wartawan Protes Amputasi Anggaran Media, Bupati Ogah Temui Massa

KabarKiri - Puluhan insan pers yang tergabung dalam Presidium Organisasi Media dan Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Kabupaten Purwakarta menggelar aksi unjuk rasa, Rabu (28/1/2026), dengan menyasar Kompleks Pemerintah Daerah, Kantor Diskominfo, dan DPRD Purwakarta. 

Aksi ini dipicu kebijakan pemangkasan drastis anggaran publikasi media yang dinilai sebagai bentuk amputasi terhadap media lokal dan ancaman serius bagi demokrasi daerah.

Namun di tengah aksi tersebut, Bupati Purwakarta tidak menemui massa. Sikap ini menuai kekecewaan para peserta aksi yang datang untuk menyampaikan tuntutan secara langsung kepada kepala daerah.

Koordinator Presidium Organisasi Media Kabupaten Purwakarta, Lambert Lilipaly, menegaskan bahwa ketidakhadiran bupati mencerminkan rendahnya kemauan pemerintah daerah untuk berdialog secara terbuka dengan insan pers.

“Kami datang membawa aspirasi dan kegelisahan media lokal. Tapi faktanya, bupati memilih tidak menemui massa aksi. Ini bukan sekadar soal anggaran, ini soal sikap terhadap kebebasan pers dan hak publik atas informasi,” kata Lambert.

Menurut Lambert, pemotongan anggaran publikasi media tidak bisa dipandang sebagai kebijakan teknis semata. 

Ia menyebut kebijakan tersebut berpotensi melemahkan daya hidup media lokal, mempersempit ruang kritik, dan secara sistematis menggerus fungsi kontrol sosial pers.

“Ketika anggaran media dipangkas secara ekstrem, yang dilemahkan bukan hanya perusahaan pers, tapi juga mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan,” ujarnya.

Dalam aksinya, massa juga menyoroti peran Diskominfo Purwakarta yang dinilai gagal menjelaskan dasar kebijakan penurunan anggaran serta mekanisme kerja sama media yang dinilai semakin tertutup dan tidak adil bagi media lokal.

Tak hanya itu, DPRD Purwakarta turut menjadi sasaran aksi. Massa mendesak lembaga legislatif agar tidak bersikap pasif dan sekadar mengesahkan kebijakan anggaran, melainkan menjalankan fungsi pengawasan secara substansial terhadap kebijakan eksekutif.

“Jika DPRD diam, maka publik berhak mempertanyakan keberpihakan wakil rakyat,” kata Lambert.

Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dengan pengawalan aparat. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Purwakarta maupun Diskominfo terkait tuntutan massa, termasuk alasan ketidakhadiran bupati menemui aksi insan pers.***

(Eva NR)