Teguh W Hasahatan Nasution Tegaskan Tolak Pilkada Lewat DPRD Jangan Kebiri Hak Rakyat!!

KabarKiri – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Teguh W Hasahatan Nasution, memberikan pernyataan keras terkait wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.

Teguh menegaskan bahwa PDIP Madina tetap konsisten mendukung sistem pemilihan langsung sebagai wujud kedaulatan rakyat yang hakiki.

Suara Rakyat adalah Hukum Tertinggi

Dalam keterangannya di Kantor DPC PDIP Madina, Teguh menyampaikan bahwa memindahkan hak pilih dari rakyat ke forum legislatif merupakan sebuah langkah mundur bagi demokrasi Indonesia yang telah diperjuangkan sejak era Reformasi.

"Pilkada langsung adalah instrumen utama di mana rakyat bisa menilai, menimbang, dan menentukan sendiri nasib daerahnya. Jika dikembalikan ke DPRD, itu sama saja kita mengebiru hak konstitusional rakyat yang sudah berjalan puluhan tahun," tegas Teguh.

Potensi Oligarki dan Politik Uang

Lebih lanjut, Teguh mengkhawatirkan bahwa pemilihan melalui DPRD akan menutup ruang bagi partisipasi publik dan justru memperlebar celah praktik politik transaksional di tingkat elit.

Akuntabilitas pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat akan merasa memiliki tanggung jawab moral langsung kepada masyarakat.

Partisipasi Masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pembangunan sejak tahap penentuan pemimpin.

Transparansi  Pemilihan langsung lebih terbuka untuk diawasi oleh berbagai elemen masyarakat dibandingkan pemilihan di ruang tertutup legislatif

Pesan untuk Para Elit Politik

Teguh W Hasahatan Nasution mengingatkan bahwa partai politik seharusnya berfungsi sebagai wadah untuk mendidik dan menyalurkan aspirasi rakyat, bukan justru mengambil alih hak-hak dasar tersebut.

Jangan hanya karena alasan efisiensi anggaran atau alasan teknis lainnya, kita mengorbankan esensi demokrasi. Kita harus menjaga agar suara rakyat tetap menjadi penentu siapa yang layak memimpin di Mandailing Natal maupun di daerah lainnya di Indonesia," pungkasnya.

Pernyataan ini muncul di tengah hangatnya diskusi nasional mengenai evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak, di mana PDIP secara konsisten tetap berada di garis depan membela kedaulatan pemilih.***

(Yudistira)