Miris! Pekerja Dapur di Bulukumba Ngaku Kerja 14 Jam, Gaji Cuma Rp120 Ribu, Di PHK tanpa SP

 

Gambar ilustrasi dugaan PHK sepihak dan ekploitasi pekerja perempuan

KabarKiri — Aktivitas dapur di Gantarang Polewali, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, yang biasanya dimulai sebelum fajar, kini menjadi sorotan. 

Di balik kesibukan memasak yang dimulai sejak dini hari, muncul dugaan eksploitasi tenaga kerja perempuan yang memicu polemik dan tuntutan audit menyeluruh.

Ketua Dewan Pengurus Komite Konsolidasi Rakyat Bulukumba, Syahrul, mendesak pemerintah kabupaten (Pemkab) bersama pengawas BGN untuk segera melakukan audit dan inspeksi mendadak (sidak) terhadap operasional dapur MBG Gantarang Polewali 01. 

Desakan ini muncul setelah beredarnya isu dugaan tekanan kerja berlebih hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap sejumlah pekerja perempuan.

“Isu ini sudah seharusnya dikroscek. Dugaan intervensi dan PHK sepihak bagi pekerja perempuan merupakan persoalan kemanusiaan yang serius,” ujar Syahrul, Rabu (29/4/2026).

Jam Kerja Panjang, Upah Dipersoalkan

Kasus ini pertama kali diungkap oleh RS, mantan pekerja dapur yang telah bekerja selama sembilan bulan. 

Ia mengaku kondisi kerja berubah drastis setelah banyak karyawan mengundurkan diri, sehingga beban kerja meningkat tajam.

Menurutnya, para pekerja sempat mengikuti musyawarah bersama asisten lapangan bernama Muktamar Syam alias Amar. 

Dalam pertemuan itu, pekerja diberi dua pilihan: penambahan tenaga kerja atau mempertahankan jumlah pekerja dengan konsekuensi kenaikan gaji. Para pekerja memilih opsi kedua.

Namun, janji kenaikan upah tak kunjung terealisasi.

RS mengungkapkan para pekerja harus bekerja hingga 14 jam per hari, dimulai pukul 03.00 WITA hingga 09.00 WITA untuk menyiapkan ompreng, lalu dilanjutkan kembali pukul 13.00 hingga 19.00 WITA untuk mencuci peralatan.

“Harusnya kami digaji dua kali karena kerja dua shift, tapi kenyataannya hanya Rp120 ribu per hari,” katanya.

Ia juga membandingkan dengan dapur lain dalam jaringan serupa yang menerapkan sistem kerja delapan jam dengan bayaran setara.

Dugaan PHK Sepihak dan Manipulasi Gaji

Situasi semakin memanas ketika tiga pekerja yang aktif menyuarakan hak mereka justru diberhentikan. 

Alasan PHK disebut karena pelanggaran berat, yakni mengonsumsi buah jeruk yang sudah setengah busuk.

“Tidak ada surat peringatan, langsung dipecat,” ungkap RS.

Selain itu, pekerja juga menduga adanya ketidaksesuaian antara slip gaji dan jumlah yang diterima. 

Dalam dokumen tertulis upah Rp1,4 juta per periode 10 hari, namun yang dibayarkan hanya Rp1,2 juta.

Ironisnya, slip gaji tersebut tidak pernah diberikan kepada pekerja.

“Kami hanya disuruh tanda tangan. Biasanya nominalnya ditutup,” ujarnya.

Desakan Penutupan Sementara

Menanggapi hal tersebut, Syahrul menilai perlu ada langkah tegas, termasuk kemungkinan penutupan sementara dapur untuk memastikan kebenaran dugaan yang berkembang.

“Ini menyangkut nasib pekerja. Jika ada dugaan penyimpangan dalam proses PHK, maka dapur ini seharusnya ditutup sementara sampai semuanya jelas,” tegasnya.

Saat ini, para mantan pekerja mendesak audit menyeluruh terhadap operasional dapur MBG Gantarang Polewali 01, termasuk pembayaran upah lembur yang disebut tidak pernah diberikan.

Bantahan Pihak Koordinator

Sementara itu, Koordinator BGN wilayah Kabupaten Bulukumba, Wahyu Saputra.senagaimana pernyataannya pada pemberitaan sebelumnya, membantah adanya pelanggaran serius. 

Ia mengaku telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan.

“Kami tidak menemukan temuan signifikan terkait jam kerja. Perbedaan yang ada merupakan hasil kesepakatan antara mitra, SPPG, dan relawan,” ujarnya melalui pesan WhatsApp, Senin (27/4/2026).

Terkait dugaan penyelewengan upah, Wahyu juga menyampaikan tidak ditemukan bukti.

“Tidak ada satu pun bukti penyelewengan, baik dari jumlah yang diterima maupun yang ditandatangani,” katanya.

Menanti Kejelasan

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak pengelola dapur MBG terkait tudingan tersebut. 

Namun, polemik yang mencuat menunjukkan adanya ketegangan antara pekerja dan pengelola.

Kasus ini menjadi gambaran tentang relasi kerja yang rentan, terutama bagi pekerja perempuan di sektor informal. Di tengah tuntutan produksi, suara mereka kerap terpinggirkan.

Kini, publik menanti langkah konkret dari pemerintah daerah atau pihak pengawas yang berwenang untuk mengungkap fakta sebenarnya di balik dapur yang selama ini bekerja dalam senyap.***

(Sapriaris)