KabarKiri – Gejolak yang terjadi antara Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan komunitas jurnalis lokal bukan sekadar persoalan teknis administratif, melainkan alarm bahaya bagi kesehatan demokrasi lokal.
Krisis ini dipicu oleh pemangkasan drastis anggaran kerjasama media yang dinilai tidak rasional, mencerminkan bahwa kebebasan pers di daerah sedang berada di bawah bayang-bayang represi fiskal.
Secara yuridis, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers mengamanatkan pers sebagai pilar keempat demokrasi.
Namun, ketika anggaran publikasi dipangkas secara signifikan tanpa parameter yang jelas, hal ini berisiko melumpuhkan fungsi pengawasan media.
Wahyu Hidayat, pendiri Spirit Binokasih sekaligus Ketua Exco Partai Buruh Kabupaten Purwakarta, menegaskan bahwa pelemahan finansial media adalah strategi purba untuk membungkam kekritisan.
"Pengurangan anggaran kerjasama media yang signifikan ini adalah bentuk pengabaian terhadap peran pers dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Pers tidak boleh 'dipaksa lapar' agar tidak mampu lagi bersuara terhadap kebijakan yang menyimpang," tegas Wahyu.***
%20(300%20x_20250522_220043_0000.png)
