Kelola Kebun Sawit PT Agrinas, Masyarakat Adat Dumai Tuntut Hak Prioritas Berdasarkan Hak Historis

KabarKiri — Ratusan masyarakat adat menggelar aksi unjuk rasa di dua lokasi di Dumai, Riau, pada Senin (17/11/2025). 

Mereka menuntut hak prioritas pengelolaan kebun sawit di lahan Eks PT Pelintung Jaya Bersama dan Eks PT Sinar Riau Palm Oil, yang kini berada di bawah kendali PT Agrinas Palma Nusantara. 

Massa menolak jika pengelolaan tersebut diserahkan kepada pihak luar dan mendesak agar pemerintah mengutamakan warga tempatan. 

Aksi yang melibatkan sekitar 70 hingga 100 orang ini berlangsung tertib dan mendapat pengawalan ketat dari aparat penegak hukum. 

Titik kumpul pertama massa berada di Kawasan Eks PT Pelintung Jaya Bersama, Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai. 

Tokoh Pemuda Melayu Dumai, Tengku Dedek Iskandar, menegaskan sikap masyarakat adat dalam orasinya. 

"Kami masyarakat adat tempatan menolak pengelolaan kebun sawit PT Agrinas Palma Nusantara oleh orang luar!" tegasnya di hadapan massa. 

Ia menjelaskan bahwa aksi ini bukan bentuk penolakan terhadap program pemerintah, melainkan upaya memperjuangkan hak dan kesejahteraan masyarakat adat setempat. 

Menurutnya, masyarakat adat mendukung program pemerintah melalui PT Agrinas Palma Nusantara, asalkan pengelolaan mengutamakan warga setempat, bukan pihak luar. 

"Kami memiliki hak historis dan moral untuk mendapatkan kesempatan bekerja dan mengelola lahan di wilayah kami sendiri," ungkap Tengku Dedek.

Setelah berorasi di lokasi pertama, massa kemudian bergerak menuju Eks PT Sinar Riau Palm Oil di Desa Guntung, Kecamatan Medang Kampai. Aksi orasi di lokasi kedua ini juga berlangsung damai.

Seorang peserta aksi menyampaikan pesan yang lebih keras terkait hak-hak mereka. 

"Kami anak kemenakan masyarakat adat Bumi Melayu Dumai berhak hidup dan berusaha dengan layak! Kami akan datang lagi dengan massa tiga kali lipat dari hari ini hingga tuntutan kami disetujui," serunya.

Peserta tersebut menambahkan, mereka tetap mendukung program pemerintah pusat dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang diyakini peduli pada masyarakat kecil. Namun, mereka tidak ingin tersisih di tanah kelahiran sendiri.

Aksi unjuk rasa ini berakhir tanpa insiden, namun masyarakat adat menegaskan kesiapan mereka untuk menggelar aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.***

(FN)