KabarKiri – Ratusan guru honorer di Kota Padangsidimpuan mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan pada hari ini untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait masalah keterlambatan dan besaran gaji yang dinilai tidak layak.
Keluhan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang difasilitasi oleh Komisi terkait di DPRD, Senin (13/10/2025).
Keterlambatan dan Gaji di Bawah Standar Jadi Sorotan Utama
Perwakilan guru honorer, yang didominasi oleh tenaga pendidik dari sekolah dasar dan menengah, mengungkapkan bahwa mereka sering kali mengalami keterlambatan pembayaran gaji hingga berbulan-bulan.
Selain itu, besaran gaji yang diterima, yang dikabarkan jauh di bawah Upah Minimum Kota (UMK) Padangsidimpuan, sangat membebani para guru dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
"Kami sudah menjalankan tugas dan kewajiban kami mengajar dengan penuh dedikasi, tetapi hak kami sebagai pekerja, yaitu gaji, sering terlambat. Besaran gaji yang ada juga tidak manusiawi, sangat jauh dari layak," ujar Para guru dalam sesi RDP.
Para guru berharap, melalui RDP ini, DPRD dapat mendesak Pemerintah Kota Padangsidimpuan untuk segera menyelesaikan tunggakan gaji dan meninjau ulang standar gaji honorer agar disesuaikan minimal mendekati UMK.
DPRD Janjikan Tindak Lanjut Tegas
Menanggapi keluhan tersebut, Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, menyatakan bahwa DPRD sangat prihatin dan menyayangkan kondisi yang dialami oleh para pahlawan tanpa tanda jasa ini.
"Kami telah mendengar secara langsung keluhan para guru honorer. Permasalahan keterlambatan dan besaran gaji yang tidak layak ini adalah masalah serius yang harus segera dicarikan solusinya oleh Pemerintah Kota," tegas nya
DPRD berjanji akan segera memanggil walikota dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya Badan Keuangan dan Dinas Pendidikan, dalam waktu dekat untuk meminta penjelasan dan memastikan adanya kepastian waktu pembayaran seluruh tunggakan gaji.
Ketua DPRD menambahkan, "Kami akan memastikan agar hak-hak para guru honorer ini terpenuhi. Kami akan mengawal anggaran untuk gaji honorer di APBD Perubahan atau APBD tahun depan agar tidak lagi terjadi defisit yang merugikan mereka."
Tuntutan Guru Honorer:
Pembayaran segera seluruh tunggakan gaji.
Peninjauan ulang dan kenaikan standar gaji honorer hingga minimal setara UMK.
Kepastian pembayaran gaji tepat waktu setiap bulan.
RDP ditutup dengan harapan besar dari para guru honorer agar tindak lanjut dari DPRD benar-benar memberikan dampak positif dan perubahan nyata terhadap kesejahteraan mereka.***
(Yudistira)
%20(300%20x_20250522_220043_0000.png)
