Modal mereka telah ludes terbakar bersama hangusnya gedung yang menjadi tempat kenangan pusat perbelanjaan yang beroperasi sejak 1988, terletak di jantung Kota Purwakarta.
Harapan satu-satunya kini tertuju pada adanya bantuan dana kerahiman dari pemerintah agar dapat kembali memulai usaha dari nol, sekaligus meneruskan kehidupan di tengah berbagai beban yang harus mereka tanggung.
Dana kerahiman ini sekaligus menjadi “dana pileuleuyan” bagi seluruh pelaku ekonomi yang pernah menggantungkan nafkah di lokasi tersebut.
Sebab ke depan, mereka tak lagi memiliki kesempatan untuk kembali menempatinya.
Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, berencana mengubah fungsi lokasi tersebut menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH), sebagaimana disampaikannya saat menerima perwakilan pedagang yang didampingi BELA PURWAKARTA di rumah dinas bupati, Jumat (19/9/2025).
“Kita sudah mendata seluruh pedagang berdasarkan klasifikasi tingkat kerusakan, baik yang aktif saat peristiwa kebakaran maupun yang tidak aktif. Pada hakikatnya semua terdampak, karena pasca kebakaran dan seterusnya para pedagang praktis tidak akan lagi bisa berjualan untuk selamanya. Sehubungan dengan rencana Bupati Purwakarta yang akan mengubah fungsi GS Pasar Juma’ah menjadi RTH, maka dana kerahiman ini sekaligus sebagai tanda ‘Good Bye’ atau ‘Pileuleuyan’ bagi pedagang untuk kembali bangkit merintis usaha di tempat lain, meski tentu tidak semudah membalik telapak tangan untuk mendapatkan lokasi baru yang strategis dan terjangkau,” ujar Entang Sobur, sesepuh para pedagang, Kamis (9/10).
Sementara itu, Founder BELA PURWAKARTA, Aa Komara, menegaskan:
“Agar tidak terulang lagi keterlambatan dalam penanganan pasca kebakaran yang sebetulnya Pemkab dan DPRD punya kesempatan untuk menganggarkan pada APBD Perubahan 2025, namun nampaknya terlupakan, kami mengajukan audiensi kepada pimpinan DPRD untuk mendapatkan informasi keputusan final apakah dana kerahiman ini bisa terwujud di tahun 2025. Opsi penganggaran pada tahun 2026 sangat tidak diharapkan para pedagang, karena berarti mereka akan genap mengalami satu tahun penuh dalam penderitaan berkepanjangan. Ini jelas bertolak belakang dengan sila kedua Pancasila: ‘Kemanusiaan yang Adil dan Beradab’, serta bertentangan dengan visi ‘Human Family’ yang digaungkan Presiden RI Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum ke-80 PBB, di mana nilai kemanusiaan diposisikan di atas kepentingan lainnya.”
Aa Komara menambahkan:
“Audiensi ini juga untuk menentukan langkah kami selanjutnya. Kami berencana berkoordinasi dengan kementerian terkait hingga beraudiensi dengan Presiden RI guna mendapatkan solusi terbaik tahun ini. Warga Purwakarta notabene adalah warga NKRI yang dijamin hak hidupnya oleh konstitusi. Namun kami ingin menempuh cara elegan dengan terlebih dahulu memastikan kesanggupan pemerintah kabupaten melalui momentum audiensi ini. Sebab jika terus dibiarkan, problematika ini akan menyeberangi minggu, bulan, tahun, dan akhirnya bisa saja terlupakan selamanya. Kini saja sudah hampir tujuh bulan, dan para pedagang sudah sangat menderita.”
Ketua DPRD Sri Puji Utami, didampingi Wakil Ketua DPRD Dias Rukmana Praja, saat menerima surat audiensi menyatakan kesepakatannya bahwa persoalan ini sepatutnya dapat tertuntaskan pada tahun ini demi menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan.
Kedua pimpinan DPRD tersebut juga mengungkapkan bahwa peluang dana kerahiman dapat diambil dari Biaya Tak Terduga (BTT) pada APBD 2025, maupun dari sumber CSR (Corporate Social Responsibility) yang masih tersedia.
Untuk itu, pihaknya akan menghadirkan pihak eksekutif agar memberikan keputusan final pada audiensi yang diagendakan pada 13–14 Oktober 2025.
Dukungan, empati, dan doa datang dari Keluarga Besar Pendiri Purwakarta, Rd. Boyke Soerianata (dzurriyah dari R.A.A. Soerianata/Dalem Santri) dan Rd. Muhammad Padmanegara (dzurriyah dari R.A.A. Soeriawinata/Dalem Sholawat). Mereka berharap “problem sosial” ini dapat segera tertuntaskan.
Menurut mereka, Purwakarta, yang sejak awal berdirinya diperjuangkan dengan pengorbanan para syuhada dan leluhur, harus dijaga martabatnya dan segala dinamika harus dihadapi dengan kebijaksanaan dan kearifan.
Empati dan dukungan juga datang dari kalangan mahasiswa.
Ketua Perhimpunan Mahasiswa Purwakarta (Permata) Cabang Purwakarta, Sabiq Abdurrasyid, dan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Purwakarta, Ali Akbar, menegaskan bahwa penuntasan persoalan ini merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara yang telah diberi mandat mengelola uang rakyat dari berbagai sumber pajak serta sumber finansial nonbudgeter lainnya.***
(WhY)
%20(300%20x_20250522_220043_0000.png)
.jpg)
