Fokus Presiden RI ke-8 ini menitikberatkan pada semangat "HUMAN FAMILY" sebagai dasar perdamaian seluruh negara, baik untuk mengakhiri atau mencegah konflik maupun sebagai dasar menjalin pergaulan antarnegara secara sejajar, di mana tak ada bangsa yang merasa superior atau inferior.
Bahkan, Presiden Prabowo mengajak PBB menolak doktrin Sejarawan Yunani Kuno, Thucydides, yang menyatakan: "Yang kuat dapat berbuat sekehendaknya, sementara yang lemah harus menderita."
Semangat "Kesamaan sebagai Keluarga Spesies Manusia" di planet Bumi inilah yang dianggap berhasil menautkan hati para pemimpin dunia.
Walhasil, marwah Presiden RI dan bangsa Indonesia sangat termuliakan di forum tertinggi dunia tersebut.
Namun sayangnya, di internal dalam negeri sendiri permasalahan "kemanusiaan" belum termuliakan dengan baik.
Presiden Prabowo diharapkan mampu menularkan visi "Human Family"-nya tersebut kepada jajaran pemerintahan di bawahnya.
Di Purwakarta, Jawa Barat, sudah hampir memasuki 7 bulan pasca kebakaran yang menghanguskan bangunan ikon pusat perekonomian legendaris, GS Pasar Juma'ah, di mana nasib ratusan pedagang hingga kini masih terkatung-katung.
Mereka belum mendapatkan kerahiman atau "kadeudeuh" sebagai bekal untuk memulai kehidupan lagi dari nol. Pasca kebakaran, mereka praktis tidak berpenghasilan karena seluruh modal ikut ludes terbakar.
Untuk bertahan hidup, mereka berutang ke sana-sini, ada pula yang mengalami depresi berkepanjangan.
Untungnya mereka masih mempertahankan iman dan belum nekat mengakhiri kesengsaraan dengan bunuh diri.
Sebetulnya, kesempatan untuk "memanusiakan manusia" dengan memberikan kerahiman dapat tertuntaskan pada momentum anggaran perubahan APBD Purwakarta tahun 2025 ini.
Namun, entah mengapa hal tersebut terabaikan dan tidak terusulkan, baik oleh Pemkab maupun DPRD.
Sampai akhirnya para pedagang mendapat pendampingan dari Bela Purwakarta, wadah silaturahmi lintas sektoral, yang berhasil menemui Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta.
Situasi "pembiaran" selama berbulan-bulan tersebut pun cepat disadari oleh para wakil rakyat. Dipimpin Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Purwakarta, Devi Mutiara Sari, beserta Dedi Juhari dan sejumlah anggota Komisi 2 lainnya, beberapa waktu lalu empat instansi pemerintahan daerah dipanggil untuk duduk bersama mencarikan solusi melalui anggaran yang tersedia tahun 2025.
Keempat instansi itu di antaranya DKUPP, Dinsos, Kesra, dan Bapperida (pengelola CSR).
Dari hasil rapat tersebut muncul tiga opsi solusi:
1. Penganggaran dana kerahiman pada APBD tahun 2026.
2. Penganggaran kerahiman melalui BTT (Biaya Tidak Terduga) yang tersedia pada APBD tahun 2025.
3. Penganggaran kerahiman melalui dana CSR tahun 2025.
Opsi penganggaran kerahiman pada tahun 2026, yang berarti harus menunggu realisasi sekitar 5 bulan ke depan, jelas tidak diharapkan sebagai solusi terbaik bagi para pedagang.
Jika opsi ini diambil, penderitaan mereka semakin komplit karena harus bertahan hidup setahun penuh dengan utang yang menggunung dan situasi psikologis yang depresif berkepanjangan.
"Penganggaran kerahiman pada tahun 2026 bukan solusi yang manusiawi. Kami ini sudah betul-betul dalam penderitaan. Mohon disegerakan, bantu permudah urusan kami, maka Allah SWT akan membalas mempermudah urusan para pemimpin," ungkap Entang Sobur, sesepuh pedagang dengan nada merintih, Rabu (1/10).
Pedagang terdampak kebakaran lainnya menginginkan langkah istimewa dalam pencarian solusi, sesuai tagline "Purwakarta Istimewa" dan "Jabar Istimewa."
"Kami menginginkan pemerintah dan DPRD mencarikan solusi dengan langkah istimewa, agar anggaran kerahiman atau 'kadeudeuh' dapat tersalurkan tahun ini juga. Supaya penderitaan kami tertuntaskan dan bisa merintis usaha lagi demi menghidupi keluarga. Kami tahu pemerintah bertahun-tahun mengelola dana CSR dari ratusan pabrik di Purwakarta dan sektor swasta lainnya. Ke mana saja dana CSR itu selama ini?" ujar Erwin, salah satu pedagang korban kebakaran.
Founder Bela Purwakarta, Aa Komara, menegaskan dampak kebakaran tersebut menimbulkan angka kemiskinan baru.
Sementara di sisi lain, program penuntasan kemiskinan di Purwakarta masih memerlukan upaya panjang. Angka pengangguran pun masih terbilang tinggi, hampir menyentuh 40 ribuan.
Fenomena ini jelas memerlukan solusi fast respond dan sistematis agar beban problem sosial tidak semakin menumpuk.
Pada langkah selanjutnya, perwakilan pedagang didampingi Bela Purwakarta menemui pimpinan DKUPP.
Mereka diterima oleh Kepala DKUPP, Hariman Budi Anggoro, disertai Sekretaris DKUPP, Eka Sugriyana.
Kehadiran pedagang untuk mengonfirmasi hasil rapat dengan Komisi 2 DPRD, serta mendorong agar DKUPP mengambil opsi penganggaran kerahiman melalui BTT atau CSR dan segera melaporkannya ke Bupati.
"Jika satu bulan ke depan tidak ada perkembangan berarti, atau manajemen kepemerintahan Purwakarta sudah tidak memiliki kemampuan sumber daya finansial lagi untuk menyalurkan kerahiman tahun 2025 ini, maka kami akan mencari solusi melalui jalur kementerian sekaligus meminta atensi Presiden Prabowo yang mengusung visi 'Human Family' atau 'Keluarga Bangsa Manusia' di mana nilai kemanusiaan diposisikan di atas segalanya."
Selama proses ke depan, para pedagang bersama Bela Purwakarta akan berkoordinasi dengan Keluarga Besar Pendiri Purwakarta, di antaranya Rd. Boyke Soerianata yang berhubungan dekat dengan Jenderal Djamari Chaniago, Menko Polkam RI, yang belum lama dilantik Presiden Prabowo.
Mereka juga segera membangun komunikasi dengan Kementerian UMKM melalui jejaring putra daerah Purwakarta yang turut berempati dengan nasib pedagang.
Alhamdulillah, putra-putri Purwakarta yang berdinas di lembaga pusat tidak lupa kampung halaman dan selalu memantau perkembangan Purwakarta.
"Kalau bukan oleh orang Purwakartanya sendiri, siapa lagi yang akan peduli kepada Purwakarta dan masyarakatnya," pungkas Aa Komara.***
%20(300%20x_20250522_220043_0000.png)
_copy_750x500.jpg)
.jpg)
