Rakyat Berteriak, DPR Bergoyang: Ketimpangan yang Tak Tertahankan

KabarKiri - Pada 25 Agustus 2025, ribuan buruh, mahasiswa, dan pengemudi ojek online berunjuk rasa di depan Gedung DPR, menuntut penghapusan tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan yang membuat pendapatan anggota DPR mencapai Rp100-230 juta, 27 hingga 74 kali lipat upah buruh rata-rata Rp3,09 juta (BPS, Februari 2025). 

Di tengah PHK massal (42.385 pekerja hingga Juni 2025) dan PPN 12% yang mencekik, demonstrasi ini berujung anarkis di Jakarta, Makassar, dan Kediri, merenggut 10 nyawa, termasuk Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas terlindas rantis polisi.

Kemarahan rakyat dipicu perilaku DPR yang tak peka. Ada yang berjoget riang di sidang tahunan MPR, ada pula yang menyebut pengkritik “tolol” (Sahroni, 22 Agustus 2025). 

ICW memperkirakan tunjangan perumahan DPR berpotensi menghabiskan Rp1,74 triliun dalam 5 tahun, sementara Formappi mencatat DPR hanya menyelesaikan 1 dari 42 RUU prioritas 2025. 

Isu ini kini meluas ke DPRD, dengan tunjangan perumahan di Jakarta mencapai Rp70,4-78,8 juta per bulan, 23 hingga 25 kali UMP Jakarta Rp5,39 juta. 

Dengan gini rasio 0,375, ketimpangan ini seperti bensin di bara api.

Wahyu Hidayat, pendiri Spirit Binokasih, menegaskan, “Wakil rakyat dan pejabat publik harus berempati terhadap keadaan rakyat.” 

Ia mendesak DPR menghapus tunjangan berlebihan, seperti yang dijanjikan berakhir Oktober 2025, dan fokus pada legislasi pro-rakyat, seperti RUU Perampasan Aset dan peningkatan upah minimum. 

Wahyu juga menyerukan alokasi anggaran untuk subsidi upah (BSU Rp300.000/bulan) dan pendidikan gratis, bukan fasilitas mewah pejabat.

“Rakyat harus terus bersuara melalui aksi damai dan media sosial agar elite tak abai. Ini perjuangan untuk keadilan,” tegasnya, Senin (8/9).

Rakyat harus bersatu menuntut transparansi anggaran, pengawasan kinerja DPR/DPRD, dan kebijakan yang meringankan beban buruh. 

Demonstrasi di Surabaya hingga Medan menunjukkan rakyat tak lagi diam. Gunakan tagar #RakyatMelawan di media sosial untuk memperluas suara. 

Aksi damai dan petisi adalah jalan kita. Lawan ketimpangan, rebut keadilan untuk masa depan yang adil.***