Prabowo Pastikan Aspirasi Rakyat Didengar, DPR Cabut Tunjangan dan Kunker Luar Negeri

Keterangan Pers Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara (Foto: Biro Pers Presiden)

KabarKiri - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa setiap suara rakyat yang disampaikan melalui aksi demonstrasi belakangan ini benar-benar diperhatikan oleh pemerintah maupun DPR RI.

‎

‎Dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8), Prabowo menyampaikan bahwa pimpinan DPR RI telah sepakat mengambil langkah signifikan dengan mencabut sejumlah tunjangan anggota dewan serta menghentikan sementara kunjungan kerja ke luar negeri.

‎

‎"Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," ujar Prabowo.

‎

‎Konferensi pers tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh penting, mulai dari Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, hingga para ketua umum partai politik seperti Megawati Soekarnoputri, Surya Paloh, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, Bahlil Lahadalia, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), serta Sekjen PKS Muhammad Kholid.

‎

‎Tidak berhenti di sana, Prabowo juga menyampaikan bahwa pimpinan DPR dan partai politik mengambil langkah tegas dengan mencopot status keanggotaan sejumlah anggota dewan yang dinilai menimbulkan kegaduhan publik.

‎

‎"Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut keanggotaannya dari DPR RI," tegasnya.

‎

‎Ia menambahkan bahwa seluruh anggota DPR harus memiliki kepekaan tinggi dan berpihak kepada rakyat.

‎

‎"Para pimpinan DPR telah berbicara, dan para ketua umum partai politik telah menyampaikan, bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat," ujarnya.

‎

‎Lebih jauh, Prabowo menegaskan pemerintah menghormati kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, UU Nomor 9 Tahun 1998, serta United Nations International Covenant on Civil and Political Rights.

‎

‎Namun ia mengingatkan bahwa penyampaian aspirasi harus dilakukan secara damai, tanpa merugikan masyarakat.

‎

‎"Jika dalam pelaksanaannya ada aktivitas anarkis, merusak fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik, maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya," kata Prabowo.***