KabarKiri — Riuh perhatian publik yang selama ini mengiringi operasional Dapur SPPG Caile 01 akhirnya bermuara pada satu keputusan tegas.
Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menjatuhkan status suspend terhadap dapur tersebut, menandai babak baru dalam polemik yang berkembang beberapa bulan terakhir.
Keputusan ini bukan hadir tiba-tiba. Ia lahir dari rentetan sorotan, laporan, dan temuan di lapangan yang terus bergulir pelan namun pasti hingga tak lagi bisa diabaikan.
Sejak awal, dapur ini telah menjadi titik perhatian aktivis dari Asatu. Dengan langkah yang konsisten, mereka melakukan pemantauan langsung, menyusuri detail demi detail operasional yang luput dari pengawasan formal. Dari sanalah berbagai dugaan pelanggaran mulai terkuak.
Beberapa temuan yang mencuat bukan perkara sepele. Indikasi mark-up anggaran menjadi salah satu isu yang mengemuka, disusul praktik pencucian ompreng di ruang terbuka.
Sebuah pemandangan yang, bagi banyak pihak, bukan sekadar pelanggaran prosedur melainkan ancaman nyata terhadap standar kebersihan dan keamanan pangan.
Di balik angka dan laporan, ada hal yang lebih mendasar: kualitas makanan yang dikonsumsi masyarakat penerima manfaat.
Askar, aktivis Asatu, menegaskan bahwa langkah suspend bukanlah akhir, melainkan awal dari pengawasan yang lebih ketat.
Ia menyebut bahwa pihaknya akan tetap hadir di lapangan, memastikan setiap perbaikan benar-benar terjadi, bukan sekadar janji di atas kertas.
“Pengawasan harus diperketat. Ini menyangkut kualitas dan gizi penerima manfaat,” ujarnya tegas.
Tak hanya menyoroti operasional dapur, kritik juga diarahkan pada fungsi pengawasan di tingkat wilayah. Kinerja Koordinator Wilayah (Korwil) Bulukumba dinilai belum berjalan optimal.
Dalam pandangan Askar, lemahnya kontrol membuka ruang bagi berbagai persoalan berkembang tanpa respons cepat dan tegas.
Situasi ini menjadi refleksi bahwa sistem pengawasan bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi utama dalam menjaga kualitas program.
Kini, setelah status suspend dijatuhkan, harapan masyarakat pun menguat. Mereka menunggu evaluasi yang tidak setengah hati, evaluasi yang menyentuh akar persoalan, dari manajemen hingga standar operasional, dari struktur pengawasan hingga praktik di lapangan.
Lebih dari sekadar pembenahan teknis, ini adalah soal kepercayaan.
Program yang sejak awal dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat tidak boleh berjalan dalam bayang-bayang kelalaian. Setiap proses harus kembali pada tujuan utamanya: menghadirkan makanan yang layak, aman, dan bergizi.
Langkah perbaikan menjadi mendesak. Bukan untuk meredam kritik, tetapi untuk mencegah risiko yang lebih besar di masa depan.
Sebab dalam isu pangan, waktu bukan sekadar angka tapi ia bisa berarti kesehatan, bahkan keselamatan.
Dan masyarakat kini menunggu, dengan harap yang sederhana namun penting: jangan tunggu ada korban baru, sebelum perubahan benar-benar dilakukan.***
(Sapriaris)
%20(300%20x_20250522_220043_0000.png)
