Tunjangan DPRD Jawa Barat Melebihi DPR RI, Rakyat Menjerit!

Ilustrasi tunjangan DPRD Jawa Barat dan DPR RI di tengah kesulitan ekonomi rakyat (KabarKiri)

KabarKiri - Tunjangan perumahan dan perilaku menyakitkan anggota DPR RI, memicu kemarahan publik yang berujung pada demonstrasi ricuh pada akhir Agustus hingga awal September 2025. 

Ternyata, masih kalah besar dari alokasi anggaran untuk DPRD Propinsi Jawa Barat.

Berdasarkan laporan, tunjangan perumahan anggota DPRD Jawa Barat mencapai Rp70 juta per bulan, jauh di atas Rp50 juta yang diterima anggota DPR RI. 

Angka ini dianggap tidak wajar, terutama di tengah kesulitan ekonomi rakyat. 

Namun, Sekretaris DPRD Jawa Barat, Dodi Sukmayana, bersikeras bahwa tunjangan tersebut tidak mengalami kenaikan, hanya mengikuti regulasi yang ada. 

Pernyataan ini justru memicu skeptisisme, karena rakyat merasa kinerja wakil rakyat tidak sebanding dengan fasilitas mewah yang mereka terima.

Aksi demonstrasi yang dimulai sebagai bentuk protes damai terhadap wakil rakyat telah berubah menjadi kekacauan pada 25 dan 28 Agustus 2025.

Ribuan massa, termasuk buruh, mahasiswa, dan pengemudi ojek online, turun ke jalan menuntut transparansi dan penghapusan tunjangan yang dianggap berlebihan.

Sayangnya, aksi ini berakhir ricuh, dengan laporan setidaknya 10 nyawa melayang, sebagaimana diungkapkan Wahyu Hidayat, pengurus Exco Partai Buruh sekaligus pendiri Spirit Binokasih. 

Ia menyampaikan duka cita mendalam atas korban, seraya menyesalkan eskalasi kekerasan yang juga terjadi di Jawa Barat, ditandai dengan perusakan fasilitas umum, termasuk pembakaran Mess MPR RI di depan Gedung DPRD Jawa Barat pada 29 Agustus 2025. 

Aksi lanjutan pada 4 September bahkan diwarnai pelemparan puluhan kantong sampah ke area DPRD sebagai simbol ketidakpuasan rakyat.

Wahyu Hidayat menegaskan, “Kaget, ya? Kinerja yang ga kerasa?! Wakil rakyat harusnya mempunyai empati yang tinggi! Apalagi UMP Jawa Barat hanya di Rp2.191.238.”

Pernyataannya mencerminkan kekecewaan rakyat yang merasa dikhianati oleh para legislator, Sabtu (6/9).

Tunjangan fantastis ini dianggap tidak mencerminkan kepekaan terhadap kondisi rakyat yang masih berjuang dengan biaya hidup dan upah minimum yang rendah. 

Sementara DPR RI akhirnya mencabut tunjangan perumahan mereka per 31 Agustus 2025, DPRD Jawa Barat belum menunjukkan langkah serupa, memicu pertanyaan: apakah wakil rakyat benar-benar mewakili rakyat?

Pemerintah dan DPRD Jawa Barat harus segera mengevaluasi kebijakan tunjangan ini dan memastikan transparansi. 

Wakil rakyat harus ingat, mereka ada karena rakyat, kehadiran mereka bukan untuk memperkaya diri!***