![]() |
Ilustrasi rumah mewah DPRD Jawa Barat yang dianggap tak sebanding dengan kinerjanya (KabarKiri) |
KabarKiri - Bayangkan, di tengah derita rakyat yang berjuang membayar tagihan listrik, biaya sekolah anak, dan kebutuhan sehari-hari, anggota DPRD Jawa Barat menerima tunjangan perumahan Rp70 juta per bulan, lebih tinggi dari tunjangan DPR RI sebesar Rp50 juta!
Angka ini bukan sekadar nominal, melainkan tamparan keras bagi rakyat yang merasa kinerja wakil rakyat tak sebanding dengan kemewahan yang mereka nikmati.
Sekretaris DPRD Jawa Barat, Dodi Sukmayana, mengklaim tunjangan ini tidak naik, hanya sesuai regulasi.
Tapi, benarkah rakyat bisa menerima alasan itu ketika dompet mereka semakin tipis?
Pada akhir Agustus hingga awal September 2025. Ribuan orang, dari buruh hingga ojol dan mahasiswa, turun ke jalan, menuntut keadilan.
Namun, apa yang seharusnya menjadi aksi damai berubah menjadi tragedi. Wahyu Hidayat, pengurus Exco Partai Buruh dan pendiri Spirit Binokasih, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas 10 nyawa yang melayang akibat kericuhan.
“Kaget, ya? Kinerja yang ga kerasa?!” katanya, mencerminkan frustrasi rakyat, Sabtu (6/9).
Aksi pada 25 dan 28 Agustus di depan Gedung DPRD Jawa Barat juga berakhir ricuh bahkan hingga pembakaran Mess MPR RI, perusakan videotron, dan kerusakan fasilitas umum lainnya.
Bahkan pada 4 September, area DPRD yang baru dibersihkan dilempari puluhan kantong sampah sebagai simbol protes.
Ini bukan sekadar demonstrasi, ini jeritan rakyat yang merasa dikhianati.
Tunjangan Rp70 juta per bulan untuk anggota DPRD Jawa Barat, dibandingkan Rp50 juta untuk DPR RI, adalah bukti nyata ketimpangan.
Sementara DPR RI telah mencabut tunjangan perumahan mereka per 31 Agustus 2025, DPRD Jawa Barat masih bergeming.
Rakyat bertanya: untuk apa tunjangan sebesar itu jika kinerja legislator tidak terasa? Apakah mereka benar-benar mewakili rakyat, atau hanya mengejar kenyamanan pribadi?
Wahyu Hidayat menyerukan empati dari wakil rakyat.
“Wakil rakyat harusnya memiliki empati tinggi apalagi UMP Jawa Barat hanya di Rp2.191.238. Ketimpangan yang teramat memilukan." tegasnya.
Jika DPRD Jawa Barat terus acuh, dikhawatirkan jalanan kembali akan bergemuruh. Dan kita semua berharap bahwa tragedi serupa tak lagi terjadi. Cukup sudah luka ini membuat perih hati ibu Pertiwi.***