KabarKiri - Aliansi Anak Melayu memberikan dukungan penuh kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis dalam upaya meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut, terutama terkait dengan ketenagakerjaan lokal, Rabu (24/9).
Dukungan ini disampaikan setelah DPRD Kabupaten Bengkalis mengadakan rapat pada Senin (22/9), yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis, Tantowi Saputra Pangaribuan.
Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua II Hendrik Firnanda Pangaribuan, Wakil Ketua III H. Misno, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan perwakilan LAMR-Duri.
Ketua DPH Aliansi Anak Melayu, Danuartha, menyatakan apresiasinya terhadap fokus DPRD Kabupaten Bengkalis dalam menangani masalah ketenagakerjaan lokal.
"Sangat saya apresiasi fokus DPRD Kabupaten Bengkalis di tahun 2025 ini sangat penting demi generasi muda Kabupaten Bengkalis kedepannya," ujar Danuartha.
Danuartha mengungkapkan bahwa Aliansi Anak Melayu dari tahun 2024-2025 telah melakukan investigasi terhadap 100 perusahaan yang beroperasi di kecamatan Bathin Solapan dan Mandau.
Hasilnya, banyak perusahaan yang tidak mematuhi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal.
"Sangat miris, dari pekerjaan maintenance, project, subkon, dan drilling, banyak pemuda pemudi dari luar Bengkalis yang bekerja, hingga kami pemuda pemudi Melayu Bengkalis tidak dapat peluang kerja di daerah sendiri," ungkap Danuartha.
Danuartha juga menyoroti bahwa pemuda pemudi dari luar Bengkalis yang bersekolah di luar kabupaten dapat dengan mudah mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Bengkalis.
Sementara itu, pemuda pemudi Bengkalis yang bersekolah dan berpendidikan di Kabupaten Bengkalis sendiri kesulitan mendapatkan pekerjaan di daerah sendiri.
Kabupaten Bengkalis memiliki beberapa universitas yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja lokal, antara lain Politeknik Negeri Bengkalis (Polbeng), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Datuk Laksemana, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIE) Syariah Bengkalis, dan Politeknik Maritim Negeri Bengkalis.
Danuartha menegaskan bahwa Aliansi Anak Melayu mendukung penuh upaya DPRD Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut.
"Kami dukung penuh DPRD Kabupaten Bengkalis memaksimalkan pengawasan perusahaan yang ada di Kabupaten Bengkalis, dan kami pinta juga kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau hal ini menjadi fokus untuk anak anak muda masyarakat bengkalis " tegas Danuartha.
Danuartha juga meminta agar tidak ada lagi pungutan liar di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Bengkalis dan meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memproses pemohon KTP yang memberikan keterangan palsu terkait domisili demi bekerja di kabupaten Bengkalis
Dalam kesempatan tersebut, Danuartha juga menyoroti bahwa polemik ketenagakerjaan lokal di Kabupaten Bengkalis sangat nyata, dengan banyaknya pekerjaan yang diisi oleh orang luar Bengkalis.
"Masuk kerja bayar, oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, memasukkan pekerja asing dari daerah lain, dengan jual nama ini dan itu melobi ke perusahaan yang ada," ungkap Danuartha.
Danuartha juga menyatakan bahwa penerimaan perempuan lokal di perusahaan-perusahaan sangat rendah, yaitu hanya sekitar 2% dari total pekerja.
"Kalau tidak dibenahi dari sekarang, oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau dan Disnakertrans kabupaten Bengkalis betul-betul entah jadi apa generasi muda Kabupaten Bengkalis kedepannya?, seperti ayam mati di lumbung padi," tegas Danuartha.
Dengan demikian, Aliansi Anak Melayu berharap bahwa DPRD Kabupaten Bengkalis dapat terus memantau dan mengawasi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut, sehingga dapat memberikan kesempatan kerja yang lebih luas bagi pemuda pemudi Melayu Bengkalis.
Selain itu, diharapkan juga bahwa pemerintah daerah Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis dapat membuat kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal dan mengurangi terus angka pengangguran di Kabupaten Bengkalis.
Dalam jangka panjang, diharapkan bahwa upaya ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis dan mengurangi kesenjangan antara pemuda pemudi lokal dan pendatang. Dengan demikian, Kabupaten Bengkalis dapat menjadi daerah yang lebih sejahtera dan maju, dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.***
(FN)
%20(300%20x_20250522_220043_0000.png)
.jpg)
