 |
| Ketua Konsulat Cabang FSPMI Kabupaten Purwakarta, Fuad BM (kanan) berdiskusi dengan Bupati Purwakarta, Om Zein terkait permasalahan perburuhan di Purwakarta (KabarKiri) |
Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi, melainkan agenda tahunan yang krusial: membahas perbaikan upah minimum regional/kabupaten (UMR/UMK).
Sudah menjadi rahasia umum bahwa perjuangan menaikkan UMK setiap tahun semakin berat.
Jika tahun-tahun sebelumnya serikat pekerja harus berhadapan dengan regulasi yang membatasi, seperti PP 78 dan PP 35 sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, tahun ini tantangan bertambah.
Menurut Fuad BM, Ketua Konsulat Cabang FSPMI Kabupaten Purwakarta, perjuangan kali ini diwarnai dengan ketidakpastian politik, daya beli masyarakat yang lemah, rasio gini yang tinggi, dan iklim usaha global yang memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di mana-mana.
"Situasi hari ini menjadi tambah sulit di tengah ketidakpastian suasana politik, lemahnya daya beli, genee rasio yang sangat tinggi, dan iklim usaha global yang membuat dampak PHK di mana-mana," ujar Fuad.
Dalam pertemuan tersebut, Fuad menyampaikan apresiasinya kepada Om Zein yang masih bersedia menerima para pimpinan FSPMI di tengah kesibukan dan kondisi kesehatan beliau yang baru pulih.
Fuad menjelaskan, pertemuan ini menjadi momen penting untuk membangun pendekatan dan lobi agar pemangku kebijakan memahami bahwa FSPMI tidak hanya menuntut kenaikan upah, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap keberlanjutan usaha dan kenyamanan para investor.
"Ini perlu untuk dilakukan agar mereka percaya kita tidak hanya menuntut tanpa dasar yang kuat, tetapi juga menjadi keseimbangan informasi dari pengusaha yang juga punya kepentingan agar upah tidak menjadi beban yang memberatkan," jelas Fuad.
FSPMI Purwakarta, meskipun masih menunggu perkembangan dari pemerintah pusat, telah melakukan kajian mendalam untuk merumuskan usulan kenaikan upah.
Fuad menegaskan pentingnya upah yang berkeadilan, yang tidak hanya mampu mempertahankan, tetapi juga meningkatkan daya beli buruh yang semakin tergerus.
"Kami sampaikan perlunya para pihak memahami bahwa upah yang berkeadilan mampu mempertahankan maupun meningkatkan daya beli buruh yang semakin tergerus sehingga persoalan upah 2025 tak lagi terulang," tegasnya.
Melalui Om Zein, Fuad menyampaikan pesan kepada Gubernur Jawa Barat agar dapat berdiskusi dan tetap memutuskan besaran UMK sebagai jaring pengaman, sekaligus sebagai solusi bertahap atas disparitas upah yang terjadi, serta keadilan pengupahan pada sektor-sektor industri unggulan.
Selain isu upah, dialog juga menyentuh topik-topik lain yang tak kalah penting, seperti kolaborasi antara serikat pekerja dan pemerintah daerah dalam menarik investor.
FSPMI menawarkan gagasan untuk bersama-sama berupaya mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kapabilitas calon pekerja melalui berbagai program pelatihan dan regulasi daerah yang mendukung.
Om Zein menyambut baik inisiasi dari FSPMI. Beliau menyatakan bahwa masukan terkait pengupahan dan program kolaboratif lainnya sangat positif dan akan menjadi pertimbangan.
Om Zein berjanji akan menyampaikan masukan ini kepada Gubernur Jawa Barat.
"Om Zein menyambut positif inisiasi FSPMI untuk memberikan masukan terkait pengupahan maupun program lain yang bila konsep sudah matang dapat dibahas secara lebih mendalam untuk bersama berkolaborasi demi terwujudnya Purwakarta dan Jawa Barat istimewa," ujar Fuad, mengutip respons Om Zein.
Pertemuan ini menjadi bukti bahwa di tengah berbagai tantangan, dialog dan kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja tetap menjadi kunci untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan demi kesejahteraan bersama.***
%20(300%20x_20250522_220043_0000.png)
